Lebih-lebih lagi bila mengingat bahwa penanganan dan penyelesaian perkara menurut KUHP menganut asas cepat sederhana dan biaya ringan. Di samping itu KUHP menganut pula asas integrated Criminal justice System dimana setiap tahap penanganan perkara berkait erat satu sama lain dan saling menunjang antara tahap yang satu dnegan tahap yang lain. Kepincangan penanganan perkara pada satu tahap akan b…
Kitab Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata yang berhubungan dengan perkawinan, dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana Hukum Perkawinan dengan berbagai masalah aspeknya didalam praktek hukum. Dalam himpunan ini dimaksudkan pula dalam rangka memberi bahan para praktisi hukum maupun bagi para mahasiswa hukum. Yurisprudensi sebagai sumber hukum, ia sebagai sumber hukum yang berkembang …
Melalui buku ini, pembaca diberikan penjelasan yang utuh mengenai konsep hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum perikatan dalam hukum harta kekayaan. Hal ini tidak hanya penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum, tetapi juga bagi para praktisi hukum.
Tata hukum Indonesia yang dipelajari mahasiswa fakultas hukum tidak dapat dipisahkan dari berbagai sudut pandang terhapa ilmu pengetahuan hukum buku yang dibagi menjadi dua bagian pembahasan ini bersuaha menyajikan tata hukum Indonesia berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan pengembangan ilmu hukum.
Buku ini merupakan refleksi dari undang-undang No. 5 tahun 1986 namun dalam penyajiannya telah diupayakan sedemikian rupa dengan menggunakan gaya bahasa yang lugas dan sederhana sehingga mudha dipahami oleh para mahasiswa
Proyek Pengembangan Mata kuliah (PPMK) adalah usaha kerjasama kesepuluh Universitas katholik yang tergabung dalam asosiasi Perguruan tinggi Katolik (APTIK). PPMK mengumpulkan dosen-dosen yang lebih berpengalaman dalam mengajarkan mata kuliah tertentu
Hukum administrasi perpajakan merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan masyarakat yang memuat cara mengatur pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan. Selain itu, juga merupakan bagian dari hukum administratif yang dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian dengan landasan normatif tersendiri. Adapun hukum paj…
BAB. 1 Ilmu Pengetahuan dan Penelitian …………………………………….. .. 1 Ilmu Pengetahuan dan Proses Berfikir …………………………….. .. 1 Penelitian Hukum ………………………………………………………… .. 10 Macam-macam Penelitian Hukum …………………………………… .. 18 Tujuan Penelitian Hukum ……………………�…
Mengamati dinamika hukum dalam masyarakat akan diketahui perkembangan hukum dari masa ke masa sepanjang zaman karena perkembangan hukum berjalan seiring dengan perkembangan kebudayaa, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kaidah-kaidah hukum yang ridak dapat diterima oleh logika manusia yang akan hilang dan terkubur, kemudian akan tergantikan dengan hukum baru yang diterima masyarakat.
Sebagai pengganti program blankat guarantae pemerintah telah mengajukan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga penjamin Simpanan. Melalui Undang-Undang ini di bentuk suatu Lembaga Independen yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berfungsi menjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan. Secara Konsep, Lembaga Penjamin mirip dengan yang di lakukan oleh Federa…